Pemerintah Mulai Benahi Sistem Maritim Untuk Selamatkan 5 Trilliun Potensi Laut Kepri

KBRN, Batam: Pemerintah kini tengah menyusun pokja untuk menyelesaikan permasalahan potensi maritim Kepulauan Riau yang sampai dengan saat ini masih lepas dari pengawasan, Penasehat Ahli Menko Maritim dan Investasi Republik Indonesia Laksamana (Purn) Prof. DR. Marsetio mengatakan ada potensi sebesar lebih dari 4,5 sampai dengan 5 trilliun rupiah yang bisa dimasukkan ke devisa negara jika potensi seperti labuh jangkar dan juga pengontrolan kapal dapat dimanfaatkan.

Marsetio menjelaskan saat ini perairan Kepri masih sering menjadi tempat lego jangkar illegal, sejak awal tahun ini saja Gugus keamanan Laut Komando Armada 1 Batam sudah menjaring sebanyak lebih dari 20 kapal berukuran 300 meter yang secara sembunyi-sembunyi melakukan lego jangkar illegal di perairan Tanjung Berakit Bintan dan titik – titik tidak jelas lainnya sehingga tidak ada pemasukan untuk negara, hal ini cukup membuktikan kesenjangan dengan singapura yang sudah mendapat setoran 6000 dolar amerika serikat per kapal perhari dan tarifnya meningkat di hari berikutnya agar pembongkaran muatan tidak terlalu lama.

“kita bisa bayangkan kapal yang panjangnya 300 sampai 350 meter sampai 400 meter kalau lego jangkar ke singapura satu hari bayarnya 6000 USD. Indonesia berapa bayarnya ? banyak yang ditangkap kemarin oleh pak Yayan kemarin 20 kapal yang ukuran 300 meter, engga bayar, ngumpet mereka di tanjung berakit, di posisi – posisi yang engga jelas itu. Jadi kedepan kita akan dapat duitnya, uangnya masuk kemana ? masuk ke pemerintah, sudah dihitung oleh BP perkiraaannya dalam setahun apabila kapal – kapal itu masuk dalam posisi lego yang ditetapkan 4,6 sampai 5 trilliun devisa untuk negara.” Ucap Penasehat Ahli Menko Maritim dan Investasi Republik Indonesia Laksamana (Purn) Prof. DR. Marsetio, Sabtu (14/03/20).

Selain lego jangkar sektor lainnya ialah alih pandu kapal, saat ini jasa pandu kapal dari pulau Iyu Kecil Kabupaten Karimun sampai dengan perairan Batam wilayah utara ternyata masih dipegang oleh Singapura sebanyak 90 persen dan Malaysia sisanya dikarenakan tidak adanya Vessel Traffic Service yang mumpuni diwilayah itu, seharusnya indonesia juga bisa memanfaatkan sektor yang sama mengingat 60 persen dari Traffic Separation Scheme diperairan tersebut merupakan milik indonesia. Marsetio menambahkan dirinya sudah mengusulkan penambahan 2 sampai 3 VTS agar pemanduan yang ada di TSS ini tidak hanya dilakukan oleh pandu dari Malaysia dan singapura tetapi juga dari Indonesia.

“Belum lagi kapal yang lewat di Traffic Separation Scheme yang diwilayah 60 persen di wilayah indonesia, tapi kenapa yang 7000 kapal pertahun lewat TSS itu dipandu mulai dari Iyu Kecil sampai utaranya Batam 260 Nautical Mile oleh pandu pakai pandu siapa ? pandunya Singapura, 90 persen pandunya Singapura, sisanya Malaysia, kita Cuma bayangkan hanya 6 kapal, mereka beribu – ribu kapal, padahal satu kapal itu dipandu 3000 sampai 3500 meternya sama, harganya sama ialah 6000 USD, untuk memandu, larinya kemana ? Singapura lagi, kita dapat apa ? gigit jari kita, ini akan ditertibkan.” Tambah Marsetio.

Sebelumnya Gugus keamanan Laut Komando Armada 1 Batam sudah menjaring sebanyak lebih dari 20 kapal berukuran 300 meter yang secara sembunyi-sembunyi melakukan lego jangkar illegal di perairan Tanjung Berakit Bintan dan titik – titik tidak jelas lainnya di kepulauan riau, Danguskamla Koarmada I Laksma TNI Yayan Sofiyan, mengatakan kapal – kapal tersebut datang dari berbagai negara mulai dari marshall Island, dan beberapa negara besar yang disinyalir melakukan lego jangkar secara illegal didalam wilayah laut territorial NKRI sejauh 12 mil.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00