ABK Indonesia di Kapal Tiongkok

ilustrasi_pinisi.png

KBRN, Jakarta : Sejak dulu rakyat Indonesia percaya betul bahwa nenek moyang kita adalah pelaut. Menerjang ombak tiada takut. Menempuh badai sudah biasa, itulah gambaran sosok pelaut Indonesia yang dituangkan dalam lagu .

Bayangan heroik pelaut Indonesia mendadak ambyar ketika Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan fakta bahwa ada Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang terjebak di beberapa kapal berbendera Tiongkok Long Xin 605 dan Tian Yu 8 yang berlabuh di Busan, Korea Selatan (Korsel) yang mendapat perlakuan tidak manusiawi. Bekerja 18 jam perhari, terpaksa minum air laut hingga ketika meninggal jenazahnya dilarung ke laut. Rasanya tak kuat untuk menambah lagi bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dialami ABK Indonesia. Untunglah para ABK ini dipulangkan ke tanah air.

Apakah kemudian kita anggap  cerita sedih ini selesai? Sesungguhnya kesadaran kita akan perlindungan hak-hak kedaulatan laut hingga perlindungan pelaut dan anak buah kapal Indonesia baru kembali dimulai setelah selama ini dan mungkin masih sampai entah kapan kita cenderung abai. Bagaimana bisa ABK Indonesia di kapal Tiongkok, ternyata tanpa dokumen. Bekerja namun dianggap penumpang, lalu dipaksa bekerja tanpa perlindungan. Media Korea yang melakukan investigasi menyebut praktik ini semacam perbudakan. 

Pada periode lalu, kita pernah sangat jumawa dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia atau mencuri ikan di perairan Indonesia. Namun kini selang tak berapa lama, justru ABK Indonesia mengalami praktik perbudakan di kapal asing berbendera Tiongkok.

Beberapa langkah sudah diambil pemerintah Indonesia. Memanggil Dubes Tiongkok di Jakarta untuk dimintai keterangan tentang praktik perbudakan dalam pelayaran, mengonfirmasi alasan pelarungan jenazah ABK Indonesia yang wafat, apakah memang sesuatu yang dibutuhkan? Sesuaikah dengan Protokol Internasional? Rasanya penting untuk bersikap lebih tegas kali ini. Ketegasan yang sangat beralasan.  

Namun ada langkah yang tak kalah penting yaitu memastikan proses perlindungan yg sudah dan akan berjalan. Momentum ini sebaiknya menjadi langkah awal untuk mengembalikan harga diri bangsa, memastikan semua aturan perlindungan berpihak pada anak bangsa yang bekerja di perairan internasional. Memastikan profesionalitas, mereka terbayar dengan kompensasi yang semestinya. Memastikan bahwa di laut, para ABK Indonesia akan berdiri  dengan kepala tegak. Hanya dengan begitu, para pelaut dan ABK Indonesia akan terhormat di laut, seperti nenek moyang kita  dulu.

Ditulis Redaksi Senior Weny Zulianti

00:00:00 / 00:00:00