Pendataan BPJS Tepat, Jokowi Tak Digugat ke MA

(Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat)

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo kembali digugat ke Mahkamah Agung (MA) terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penggugat yang mengajukan  perkara ini adalah Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

KPCDI menggugat Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS. KPCDI menilai keputusan Presiden yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 sangat keliru dan tidak memikirkan empati masyarakat.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Anshori mengatakan, bahwa KPCDI tidak akan menggugat apabila orang yang tidak mampu untuk melakukan hemodialisis (cuci darah) dipilah dan didata oleh pemerintah. Pemilihan data tersebut terbagi mulai dari  golongan miskin, kurang mampu, dan mampu.

"Yang seperti ini harusnya dimasukkan kedalam penerima bantuan iuran, jadi kalau komunitas masyarakat cuci darah yang membutuhkan cuci darah ini dipilah mana yang miskin, kurang mampu, dan mana yang mampu, maka sebetulnya mereka tidak akan menggugat," jelasnya kepada RRI, Jumat (22/5/2020).

Menurutnya bagian yang paling penting adalah ketika masyarakat yang mempunyai pekerjaan bukan berarti dirinya tidak masuk kedalam golongan orang yang kurang mampu. Bisa jadi, mereka termasuk ke dalam golongan orang yang tidak mampu karena gajinya hanya UMR.

"Katakanlah dia punya pekerjaan, dia bekerja sebagai pegawai pada perusahaan kecil misalnya, lalu gajinya kurang lebih UMR. Ya, tidak mungkin dia bisa membayar hemodialisis (cuci darah) itu 2 kali 1 minggu, atau 8 kali satu bulan, pasti akan keberatan," katanya.

"Jangan kamu punya sepeda motor, ada HP, lalu dia punya pekerjaan dengan gaji UMR atau katakanlah gaji hanya Rp 3 juta. Ya, tidak mungkin gaji 3 juta itu bisa mencukupi hemodialisis (cuci darah) 8 kali seminggu," sambungnya.

Namun, katanya, tentang gugatan yang telah diajukan. Indonesia sebagai negara hukum harus menghormati hak hukum dari setiap masyarakat untuk melakukan uji materi. Untuk itu, pemerintah harus secepatnya berkomunikasi dengan MA untuk menjelaskan hal ini.

"Akan seperti apa nanti? Ya, yang jelas tentu harus di diskusikan di MA. Anjuran kami pemerintah harus berkomunikasi dengan MA untuk menjelaskan," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00