Kasus Hibah KONI, Jangan Lindungi Eks Jampidsus

Peneliti ICW, Kurnia Ranadhana

KBRN, Jakarta : Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak melindungi mantan Jampidsus Kejagung Adi Toegarisman yang diduga menerima aliran dana sebesar Rp 7 miliar terkait penanganan perkara korupsi dana Hibah KONI. Peringatan itu disampaikan ICW menyusul langkah tim penyidik Kejagung memeriksa Miftahul Ulum, asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi di Gedung KPK pada, Selasa (19/5/2020) lalu. 

Pemeriksaan ini diduga terkait dengan kesaksian Ulum di persidangan perkara dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Imam Nahrawi beberapa waktu sebelumnya yang menyebut adanya sejumlah pihak yang kecipratan aliran dana, salah satunya Adi Toegarisman.

"Langkah hukum yang diambil Kejaksaan Agung ini pun patut untuk dipertanyakan bersama. Kuat dugaan pemanggilan Ulum oleh Kejaksaan terkait langsung dengan kesaksiannya yang menyebutkan adanya dugaan aliran dana ke mantan Jampidsus Adi Toegarisman. Perihal momentum ini penting untuk disorot, jangan sampai ada upaya dari Kejaksaan Agung untuk melindungi oknum-oknum tertentu yang diduga terlibat dalam praktik korupsi," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (21/5/2020).

Kurnia menegaskan, Kejagung tidak berhak menilai kesaksian Ulum mengenai aliran dana tersebut. Selain perkara itu tidak ditangani Kejaksaan Agung, penegak hukum seharusnya paham yang berhak untuk menilai kesaksian di persidangan hanya majelis hakim.

"Atas dasar ini maka mudah sebenarnya bagi masyarakat untuk membangun dugaan teori kausalitasnya, yakni pemanggilan Ulum oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam sebuah perkara dugaan korupsi menjadi akibat dari keterangannya yang menyasar salah seorang mantan petinggi di Korps Adhyaksa itu," tegasnya.

Kurnia menyayangkan pernyataan Kejaksaan Agung yang membantah kesaksian Ulum di persidangan. Sebagai penegak hukum, Kejaksaan Agung seharusnya mendukung upaya KPK yang sedang berupaya membongkar praktik rasuah di Kempora tersebut. Bahkan, secara hukum Kejaksaan Agung tidak punya hak untuk ikut campur jila di kemudian hari ditemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara suap dana hibah KONI yang ditangani KPK.

"Tidak sedikit masyarakat yang menduga bahwa langkah Kejaksaan Agung ini sebagai upaya intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di persidangan," katanya.

Kurnia menyatakan bukan pertama kali Kejaksaan Agung terkesan ingin menyelamatkan rekan sejawatnya. Pada pertengahan tahun 2019 yang lalu, saat KPK melakukan tangkap tangan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, ICW menilai adanya kesan Kejasaan Agung mengintervensi terhadap proses hukum.

"Mulai dari anggota DPR sampai mantan Jaksa Agung saat itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menginginkan agar proses hukum terhadap jaksa-jaksa dilakukan oleh internal Kejaksaan sendiri. Tentu publik tidak menginginkan hal ini kembali terulang," katanya.

Di sisi lain, ICW mengingatkan pentingnya perlindungan pada saksi. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara tegas menyebutkan bahwa seorang saksi dalam perkara tindak pidana korupsi berhak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 

Tak hanya itu, KPK pun semestinya dapat pro aktif dalam melakukan perlindungan terhadap saksi, hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi yang memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Regulasi untuk melindungi para saksi pun tercantum dalam Pasal 32 huruf a United  Nation Convention Against Corruption yang menyebutkan bahwa setiap negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat dan dengan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman terhadap para saksi yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana korupsi.

"Atas hal tersebut, ICW menuntut KPK dan LPSK proaktif melindungi para saksi yang sedang memberikan keterangan di persidangan. Terlebih lagi, keterangan saksi tersebut rawan akan intimidasi dari pihak tertenu karena menyasar keterlibatan oknum mantan pejabat tinggi di institusi penegak hukum," tegasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00