Disebut OTT Kemendikbud Memalukan, KPK Tak Terima

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kritik Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah mempermalukan lembaga antikorupsi. Selain nilai barang bukti yang terbilang kecil, yakni hanya sekitar Rp 43 juta, Boyamin Saiman menyebut KPK mempermalulan diri sendiri karena melimpahkan kasus terkait OTT tersebut ke kepolisian. KPK menilai pernyataan Boyamin tersebut menandakan dirinya tidak memahami konstruksi perkara pemberian THR ke pejabat Kemdikbud tersebut.

"Pernyataan Boyamin Saiman menunjukan yang bersangkutan tidak paham akan konstruksi kasus namun terlanjur sudah membangun opini yang keliru kepada masyarakat," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (24/5/2020).

Ali menegaskan, OTT terhadap Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor pada Rabu (20/5/2020) lalu digelar atas permintaan bantuan Itjen Kemdikbud yang menduga adanya pemberian sejumlah uang THR kepada pejabat dan pegawai Kemdikbud yang diduga atas perintah rektor UNJ. 

Dalam OTT terhadap Dwi Achmad Noor itu, KPK turut menyita barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000. Namun, kata Ali, Dwi Achmad Noor bukan termasuk penyelenggara negara menurut UU.

"Yang tertangkap menurut UU bukan masuk kategori Penyelenggara Negara," katanya.

Ali mengklaim, KPK sering melimpahkan kasus kepada penegak hukum lain baik kepolisian maupun kejaksaan. Apalagi, setelah meminta keterangan sejumlah pihak, KPK tidak menemukan perbuatan pelaku penyelenggara negara dalam kasus THR pejabat Kemdikbud tersebut.

"Kita tahu bahwa aparat penegak hukum lain ketika menangani perkara korupsi tidak dibatasi adanya unsur melibatkan PN, berbeda dengan KPK yang ada batadan Pasal 11 UU KPK. Ini perlu kami sampaikan agar Boyamin Saiman juga paham soal ini," katanya.

Ali berjanji, KPK bakal kembali menangani kasus tersebut jika dalam perkembangan penanganan perkara ditemukan adanya unsur penyelenggara negara yang terlibat.

"Perlu kami sampaikan setelah penyerahan kasus, sangat dimungkinkan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan meminta keterangan pihak-pihak lain yang lebih banyak ternyata sebuah kasus berdasarkan alat bukti yang cukup ternyata kemudian ditemukan ketelibatan PN sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00