COVID-19 Tunda Tahapan Pilkada, Mendagri Keluarkan Surat

KBRN, Jakarta : Wabah pandemi global virus Corona jenis baru atau COVID-19 yang hingga kini masih terjadi penyebaran dan penularannya ditengah-tengah masyarakat, mengakibatkan tertundanya pesta demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Menyikapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada tanggal 21 Maret silam telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dengan isi keputusan untuk menunda 4 tahapan pemungutan suara Pilkada 2020. Empat tahapan itu antara lain, pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) serta Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Dari keputusan KPU tersebut, Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), instansi penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) telah melakukan rapat pembahasan untuk penundaan tahapan Pilkada 2020 pada 14 April silam. 

Hasilnya, penundaan yang telah disepakati bersama, yaitu dengan menunda tahapan pilkada selama 3 bulan. Sehingga dari jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang telah ditetapkan akan dilaksanakan pada bulan September mendatang, kini akan dilanjutkan pada bulan Desember 2020.

Dengan telah disepakati untuk dilakukan penundaan, meski sebelumnya daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada telah merampungkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai pengalokasian anggaran daerah dalam pelaksanaan Pilkada di masing-masing daerah, maka Menteri Dalam Negeri menindak lanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Mendagri kepada 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada dan telah merampungkan NPHD.

Dalam surat yang langsung ditangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Pemerintah Daerah yang mengalokasikan anggaran Pilkada melalui NPHD diminta untuk tidak mengalihkan dana hibah tersebut.

"Sambil menunggu tindak lanjut kebijakan pemerintah tahapan pemungutan suara Pilkada. Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah menganggarkan pendanaan hibah kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota pada APBD TA 2020, tidak mengalihkan pendanaan hibahnya untuk kegiatan lainnya," bunyi petikan surat Mendagri yang reporter RRI terima, melalui jejaring pesan singkat WhatsApp, Jakarta, Sabtu (25/4/2020).

Lebih lanjut, dalam Surat Mendagri itu menjelaskan adanya pencairan dana hibah Pilkada dapat dilanjutkan sesuai dengan dimulainya kembali tahapan Pilkada.

"Tetap dianggarkan di SKPKD dan tidak melakukan pencairan dana sesuai tahapan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," lanjut kutipan surat yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian.

(Foto: 1. Surat Mendagri, 2. Antara)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00