Pegiat Pemilu Usul Pilkada Serentak Ditunda Tahun Depan

KBRN, Jakarta: Sejumlah lembaga Pegiat Pemilu seperti Perludem, Netgrit, Pusako dan Rumah Kebangsaan meminta rencana pelaksanaan pemungutan suara Pilkada pada 9 Desember 2020 ditinjau kembgali.

Pasalnya hingga kini belum ada kepastian soal kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

"Mohon dipertimbangkan lagi oleh pembentuk undang-undang dan pelaksanaan pemilu untuk melaksanakannya," ucap Peneliti Pusako Universitas Andalas, Charles Simabura dalam sebuah diskusi daring bertajuk Urgensi dan Substansi Perppu Pilkada, Rabu (29/4/2020).

Awalnya Pilkada Serentak 2020 dijadwalkan pada 23 September mendatang, namun pesta rakyat ini musti ditunda hingga 9 Desember karena pandemic Covid-19. 

Charles kemudian menyebutkan jika Pemerintah tetap akan menyelenggarakan tahun ini, maka diperlukan landasan hukum yang kuat, terlebih pada situasi saat ini. Belum lagi jika jadi digelar Desember mendatang itu artinya tahapan pra pencoblosan harus sudah dimulai pada bulan Juni mendatang.

Di sisi lain, saat itu belum ada yang dapat memastikan pandemic virus berbahaya ini sudah berakhir atau belum. Ditambah menurutnya hingga kini pun Indonesia belum memiliki payung hukum soal pemilihan kepala daerah saat situasi darurat bencana.

 "Kalau mau dipaksakan dalam kondisi darurat tidak cukup kuat peraturan KPU untuk menampung mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam kondisi darurat," tutur Charles.

Sehingga, Lembaga Non Pemerintah yang tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil ini menyarankan agar Pilkada Serentak dilakukan pada September 2021 tahun depan. Tentunya penundaan ini dimasukkan dalam pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) penundaan Pilkada yang tengah di susun Kementerian Dalam Negeri.

" Koalisi masyarakat sipil ingin mengusulkan bagaimana kemudian ini dilaksanakan paling lambat pada September 2021 atau setidak-tidaknya harus dilaksanakan pada September 2021," ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyepakati untuk menunda Pilkada Serentak 2020 karena pandemic Covid-19. Dari semula dijadwalkan tanggal 23 September ditunda jadi di tanggal 9 Desember.

Keputusan ini diambil dalam rapat bersama Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Plt Ketua DKPP Muhammad melalui melalui daring, Selasa 14 April 2020 lalu. 

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 desember 2020," tutur Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. 

Meski begitu, hasil rapat itu tak menutup opsi jadwal Pilkada di tanggal lainnya, dengan menyesuaikan situasi pandemic Covid-19 di dalam negeri. 

"Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi Covid-19, sekaligus memperhatian kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada serentak tahun 2020," tambahnya melengkapi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00