Bawaslu Riau Awasi Bansos Jelang Pilkada 2020

KBRN, Pekanbaru : Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan mengatakan, banyak fenomena yang bisa muncul terkait dengan politisasi bantuan sosial (Bansos) jelang Pilkada Serentak 2020.

Hal itu dikatakan kepada Radio Republik Indonesia, Kamis (14/5/2020) di Pekanbaru.

Menurutnya beberapa bentuk politisasi Bansos yakni yang dilabeli kepala daerah, dilabeli simbol-simbol politik dan pemberian bansos bukan atas nama pemerintah, tetapi nama pribadi kepala daerah.

Terkait hal tersebut, Bawaslu Riau mengimbau kepada kepala daerah atau bakal calon kepala daerah untuk tidak mempolitisasi Bansos, karena tidak etis.

"Kami mengimbau kepada bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil wakil walikota silahkan saja untuk mendistribusikan Bansos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Dia juga meminta petahana Kepala Daerah untuk tidak mempolitisasi bantuan sosial (bansos) ditengah wabah Covid-19.

"Walau secara aturan tidak melanggar karena belum ada penetapan pasangan namun secara norma kurang etis," ungkapnya.

Dia menambahkan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota terutama pasal 71 (1) dan (3) serta 73 (1) yang mengatur larangan petahana menggunakan kewenangan untuk kepentingan politik 6 bulan sebelum penetapan Paslon yang mungkin jadi bahan pertambangan soal ini.

Optimalkan Pengawasan

Selaku Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pihaknya mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Hal ini mengingat adanya modus kepala daerah yang memanfaatkan Bansos untuk kepentingan politik menjelang Pilkada serentak.

"Pengawasan dari Bawaslu terus kami optimalkan, walaupun di Riau belum ditemukan adanya indikasi Bansos dipolitisasi," ujarnya.

Lebih rinci dikatakan, ketentuan itu menyebutkan, pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, kepala daerah, hingga kepala/desa, dilarang menggunakan keputusan, kebijakan, tindakan, program, kewenangan, maupun kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (Paslon).

"Kita penyelenggaran khususnya pengawas juga masih menunggu Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan Pilkada 2020. Sebab, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada menyebutkan, pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di 270 daerah digelar pada Desember 2020," tambahnya.

Secara nasional Bawaslu mengungkap modus pemanfaatan pemberian Bansos oleh kepala daerah terkait Covid-19 untuk kepentingan praktis Pilkada 2020. Setidaknya ada tiga tindakan pejawat kepala daerah yang berpotensi maju Pilkada dalam penyaluran bantuan itu.

Pertama, Bansos dibungkus atau dilabeli gambar kepala daerah. Kedua, Bansos dibungkus yang diembeli-embeli dengan jargon-jargon atau simbol-simbol politik. Ketiga, pemberian Bansos tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas nama langsung pribadinya. (TS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00