Bukan Salah Ketik Pasal 170 Omnibus Law Ciptaker

KBRN, Jakarta : Aturan yang diatur dalam Pasal 170 Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Ciptaker diduga ada bukanlah karena salah ketik, melainkan sengaja ditaruh sejak awal.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih menilai, Pasal 170 yang menyatakan bahwa hanya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP), pemerintah dapat mengganti undang-undang yang telah digodok bersama DPR merupakan kesalahan dalam pola berpikir.

"Dibilang salah ketik.Ya kita terpingkal-pingkal semua. Semua ketawa kita Ombudsman ini. Kemudian di media diralat, sekarang disebut dengan salah komunikasi. Kemudian sekarang salah memahami kemauan presiden. Bagi saya bukan salah memahami. Tapi salah berpikir sejak awal," tegasnya dalam diskusi bertajuk "Mengapa Galau pada Omnibus Law?" di Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Diduganya, aturan yang ada dalam Pasal 170 draft Omnibus Law Ciptaker ada karena upaya coba-coba. Dimana jika tidak menimbulkan polemik, maka aturan itu bakalan terus dipakai.

"Ga mungkin seorang ahli hukum berani begitu kalau memang bukan ada upaya mencoba. Ini namanya trial. Kalau dicoba kemudian ribut, dikembalikan (dihapus) lagi," ujarnya.

Upaya coba-coba itu dilakukan karena para pembuat sadar betul bahwa Omnibus Law Ciptaker yang disusun dalam waktu singkat tentu akan ada kekeliruan. Nah, Pasal 170 itulah yang nantinya dipakai untuk memperbaiki kekeliruan tersebut.

"Menurut saya, yang saya perhatikan sepertinya ada keinginan memang ini undang-undang ini kita bikin dengan cepat mungkin ada yang keliru. Kalau keliru nanti lantas bagaimana, ya dimasukanlah pasal itu. Saya yakin seperti itu," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00