Soal TKA Tiongkok Di Kendari, Presiden Diminta Tertibkan Kabinetnya

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta agar pimpinan DPR RI memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar.

Pemanggilan tersebut, tambah Nasir, untuk dimintai keterangannya soal pernyataannya tentang TKA asal China yang tiba di Kendari 15/3/2020 setelah transit di Jakarta dengan tanpa proses di karantina terlebih dahulu 14 hari.

"Pernyataan Luhut itu membuat masyarakat bingung dan gaduh antara anggota kabinet," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Radio Republik Indonesia, Sabtu (20/3/2020).

Menurut tokoh muda Aceh ini, Kegaduhan itu seharusnya tidak terjadi jika semua pihak memahami soal aturan keluar masuknya orang ke Indinesia yang sudah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

"Sikap Luhut sangat aneh. Sebab, sekaliber dia masih mau pasang badan untuk melawan pihak-pihak, termasuk anggota dan  dan kebijakan Presiden soal ancaman virus corona dari  TKA  asal Tiongkok dan negara lainnya yang termuat dalam Kepres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," uraimya.

Dikatakan Nasir, sikap tersebut menimbulkan spekulasi tentang motif Luhut pasang Badan terkait TKA asal Toongkok. Padahal,  kemenaker menyebutkan bahwa kedatangan TKA asal Tiongkok itu ilegal.

"Presiden segera menertibkan semua anggota kabinetnya agar lebih banyak bekerja ketimbang bicara," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00