Dikritik, Pembahasan Omnibus Law di Saat Reses

KBRN, Jakarta: Meski tengah reses, Badan Legislasi DPR tetap melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera buka suara soal  Baleg DPR yang membahas rancangan peraturan tersebut. 

"Draft dari RUU Omnibus Law amat berbahaya jika dibahas saat ini,"tulis Mardani di akun Twitternya, Jumat (22/5/2020).   

Ia berharap, pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasannya. Alasannya ada hal yang lebih penting untuk dijadikan prioritas yakni pandemi COVID-19 yang kondisinya masih belum jelas. 

Menurutnya tidak tepat jika membahas RUU yang mempunyai muatan investasi dan  ekonomi di tengah kesulitan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. 

"Jika tetap dipaksakan, kemana empati kita disituasi serba sulit ini. Terlebih RUU tersebut masih amat kontroversial di tengah masyarakat,"terangnya.

Fraksi PKS, lanjutnya akan menjadi oposisi kritis konstruktif dalam membahas draft RUU Omnibus Law ini. "Aturan yang menyengsarakan masyarakat dan lebih pro ke oligarki maupun pemilik modal akan kami tolak," tegasnya. 

Sebelumnya, dalam perkembangannya Badan Legislasi DPR telah menyelesaikan beberapa daftar isian masalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada Kamis kemarin seperti video rapat Baleg DPR yang diunggah anggota Badan Legislasi DPR Rieke Dyah Pitaloka di Instagramnya. 

Sesmenko Perekonomian Susiwijono yang hadir dapat rapat virtual tersebut berjanji akan membawa beberapa daftar isian masalah aturan RUU  tersebut untuk dibahas dengan kementerian terkait.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00